Pasal Penghinaan Presiden dan Kaum MiskinĀ 

Pro kontra pasal penghinaan pada Presiden kembali ramai didengar. Beragam argumen yang muncul dan kalau dicermati boleh dikata pada umumnya menghendaki agar pasal kontroversial ini jangan digunakan lagi. Kenapa? Mereka menganggap ini bisa menghambat demokrasi atau kebebasan berpendapat. Mereka ini sudah bisa ditebak adalah golongan yang selama ini telah menikmati alam kebebasan demokrasi dan sangat yakin bahwa Indonesia bisa menjadi negara demokrasi besar.

Namun berbeda dengan yang lainnya, ada juga pendapat yang sangat menyetujui pasal tersebut. Dengan alasan yang sangat sederhana menurut saya. Entah ini sebagai wujud kepasarahan terhadap keadaan yang serba tidak menentu atau hanya sekadar sindiran halus kepada penguasa dalam hal ini JOKOWI. Menurut pandangannya, pasal penghinaan ini justru membuat rakyat miskin menjadi senang. Cukup dengan menghina presiden maka bisa makan gratis dan dipelihara negara selama 5 tahun 😀

Ya, pendapat yang sangat jenius. Bisa dijadikan solusi bagi warga yang kurang beruntung alias miskin. Tidak perlu lagi ada program yang katanya pro rakyat miskin cukup dengan melaksanakan pasal pemghinaan terhadap presiden dengan murni dan konsekuen. 

Membaca twit dari Mbah ini memang kadang membuat kita tertawa sendiri, dalam akun twitternya @ragilnugroho1 banyak sekali twit yang justru bisa membuka mata kita betapa Indonesia kaya akan keberagaman. Semoga saja keberagaman ini bisa menjadikan Bangsa Indonesia menjadi lebih hebat!

Pilkada Serentak Parpol Bergerak

Pesta demokrasi melalui pilkada serentak tidak lama lagi akan digelar di seluruh Indonesia, sudahkah sahabat mempunyai pilihan? Bagi yang belum saya sarankan untuk kembali mereview bakal bakal calon yang akan maju dalam pilkada langsung. Ingat jangan mau beli kucing dalam karung lagi! Untuk daerah yang belum melaksanakan pilkada tentunya harus juga mempersiapkan diri, jangan nanti pada saat mendekati hari pemilihan baru kasak kusuk mencari siapa gerangan yang akan menjadi pilihan.

Sebagai catatan, para kandidat yang akan bertarung dalam pilkada langsung inilah yang akan menjadi pemimpin lima tahun kedepan. Jadi perlu kita cermati dengan teliti apa dan bagaimana visi misi mereka, rekam jejak serta kualitas kepemimpinan masing masing kandidat.

Regulasi dari penyelenggara pilkada dalam hal ini KPU bersama dengan pemerintah justru melahirkan beberapa fenomena yang baru dimana terlihat ada beberapa daerah yang hanya bisa memunculkan satu paket pasangan saja. Kesiapan partai politik dalam mencalonkan kader kadernya sebagai calon pemimpin masih sebatas wacana. Yang terjadi justru masih berkutat pada politik transaksional semata. Padahal tak bisa dipungkiri partai politik adalah tempat bagi para kader kader yang mempunyai potensi untuk bisa menjadi calon pemimpin di daerahnya.

Tapi kita tentunya tak perlu berkecil hati, harapan terhadap demokrasi yang ideal tetap harus dikedepankan. Sebagai warga masyarakat yang mempunyai hak pilih adalah tanggung jawab kita semua untuk menentukan nasib daerah maupun bangsa ini dengan memilih para calon pemimpin dengan tepat.